Sinergi Kegiatan Desa Mandiri Benih dan Kawasan Mandiri Benih untuk Mewujudkan Swasembada Benih
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v16i1.59-72Keywords:
seeds production of seeds, breeder, food self-sufficiency, produksi benih, penangkar, swasembadaAbstract
Rice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs.
Abstrak
Benih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih.
Downloads
References
Agustian A, Supriyatna Y, Supriyati, Suhaeti RN, Hermanto, Irawan B. 2013. Kajian karakteristik produsen dan penangkar serta analisis kelayakan usahatani benih padi (Provinsi Jawa Barat). Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tananam Pangan, dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Anggriawan F. 2013. Usut korupsi benih, Kejagung periksa Direktur PT SHS. Okezone news, 14 Maret 2013. [Internet] [Cited 2017 Aug 11]. Tersedia dari: https://news. okezone.com/read/2013/03/14/339/775542/usut-korupsi-benih-kejagung-periksa-direktur-pt-shs
Ariani M, Umiarsih R, Haryani D. 2012. Adopsi, kelayakan dan sumber informasi komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu di Provinsi Banten. Dalam: Ariani M, Dariah A, Ananto EE, Suradisastra K, Subagyono K, Sarwani M, Pasandaran E, Soeparno H, editors. Membangun kemampuan inovasi berbasis potensi wilayah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta (ID): IAARD Press.
Baihaki A. 2006. Manfaat dan implementasi Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT dalam pembangunan industri perbenihan. Makalah. Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Deptan, 31 Juli – 2 Agustus 2006. Balikpapan (ID): Komisi Nasional Plasma Nutfah.
[Balitbangtan] Badan Litbang Pertanian. 2015. Pedoman umum pengembangan model kawasan mandiri benih padi, jagung, kedelai. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Darwis V. 2016. Implementasi legislasi benih dalam mensukseskan swasembada pangan. J SEPA 12(2): 133–145.
Direktorat Perbenihan. 2014. Subsidi benih tahun anggaran 2014. Bahan Presentasi Rapat, 8 Juli 2014. Jakarta (ID): Direktorat Perbenihan, Kementerian Pertanian.
[Kementan] Kementerian Pertanian. 2010. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Jakarta (ID) Kementerian Pertanian
Muhammad A, Agustono AW. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam berusahatani padi di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. J SEPA 12(2): 205–213.
Nugraha US, Wahyuni S, Daradjat A, Husin MT, Ruskandar A. 2007. Model pengembangan sistem perbenihan untuk akselerasi diseminasi varietas unggul baru: dengan penekanan pada benih padi. Draft Proposal, 2007. Sukamandi (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian.
Nurasa T, Sayaka B. 2009. Pengaruh subsidi benih terhadap produktivitas padi di Jawa Timur. SOCA: Socio-Economic of Agricultre and Agribussines. 9(1):31-45.
Prasetyo B, Zakaria A, Rivai RS, Nurasa T, Darwis V. 2013. Kebijakan insentif pada usahatani kedelai untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tananam Pangan dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rachman B, Rusastra IW, Kariyasa K. 2002. Sistem pemasaran benih dan pupuk dan pembiayaan usahatani. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Rahayu HSP. 2012. Preferensi petani Kabupaten Donggala terhadap karakteristik kualitas dan hasil beberapa varietas unggul baru padi sawah. Widya Riset. 15(2):293-300.
Rohani WR, Sinaga A, Ishaq. 2012. Preferensi responden terhadap keragaan tanaman dan kualitas produk beberapa varietas unggul baru padi. J Infor Pert. 21(2):107-115.
Ruskandar A, Wahyuni S, Mulya SH, Rustiati T. 2007. Respons petani di Pulau Jawa terhadap benih bersertifikat. Apresiasi Hasil penelitian Padi. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi.
Samadi B. 2003. Usahatani kacang panjang. Yogyakarta (ID): Kanisius.
Sarjana R. 2012. Kinerja pelaksanaan BLBU dalam mendukung pengembangan pengelolaan tanaman terpadu padi sawah di Kabupaten Grobongan. Prosiding Semiar International, Universitas Sebelas Maret. Solo (ID): Universitas Sebelas Maret.
Sayaka B, Hermanto, Rachmat M, Darwis V, Dabukke FBM, Suharyono S, Kariyasa K. 2015. Penguatan kelembagaan penangkar benih untuk mendukung kemandirian benih padi dan kedelai. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Sayaka B, Hidayat D. 2015. Sistem perbenihan padi dan karakteristik produsen benih padi di Jawa Timur. Anal Kebijakan Pert 13(2):185-202.
Sayaka B, Qadir A, Hadiutomo K, Cahyono TW, Tinaprillia N, Mulyandari R, Wardana P, Darwis V, Guntur TE, Setiawan C, Taliroso D, Maryani P, Hidayat D, Januar R, Ratna C, Rasmi, Partogi, Herawati R, Santoso H. 2016. Reviu kebijakan sistem perbenihan padi. Jakarta (ID): Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.
Setyowati I, Kurniawati S. 2015. Preferensi masyarakat terhadap karakter nasi varietas unggul baru padi: kasus di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1:889-893.
Siregar M. 1999. Pembinaan sistem perbenihan terpadu: kasus komoditas kedelai. Forum Penelit Agro Ekon. 17(1):14-26.
Soetrisno I, Rozi F. 2013. Pengadaan benih kedelai dengan menumbuhkan sistem Jabalsim di kawasan hutan Jawa Timur. Seminar Nasional Menggagas Kebangkitan Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan. Madura (ID): Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura.
