Urgensi dan Opsi Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v14i2.163-185Keywords:
direct subsidy, subsidy abolition, policy, fertilizer, subsidi langsung, penghapusan subsidi, kebijakan, pupukAbstract
Fertilizer is essential for crop production improvement. Fertilizer cost share in farm business is about 10 percent only, but fertilizer distribution is under government's control especially for small-holders. Fertilizer subsidy policy deals with various problems and it requires some changes. This study aims to analyze fertilizer subsidy, namely formulating policy options and alternatives for fertilizer direct-subsidy (SLP). This study employs secondary data and related information from the case studies of pilot projects in Lombok Island (NTB Province) and Karawang Regency (West Java Province). This study uses quantitative analysis and qualitative descriptive approaches. Three options of policy changes in fertilizer subsidy are (i) shifting SLP to output price subsidy, (ii) SLP, and (iii) gradual subsidy abolition. SLP policy should be implemented effectively with following alternatives: (i) SLP pilot projects to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java and non-rice producing centers outside Java, (ii) targeted farmers to receive subsidy are poor and almost poor with certain land holding size, (iii) indicators of poor and almost poor farmers and criteria of the restricted provinces to be established accurately, and (iv) restriction to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java, but no restriction in non-rice producing centers outside Java.
Abstrak
Pupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani sekitar 10%, namun pupuk ditetapkan sebagai komoditas strategis dan diawasi peredarannya. Instrumen pemerintah dalam kebijakan pupuk adalah pemberian subsidi harga pupuk. Kebijakan subsidi pupuk menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul wacana untuk melakukan perubahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan subsidi pupuk, yaitu menyusun perubahan kebijakan serta alternatif pelaksanaan kebijakan subsidi langsung pupuk (SLP). Data sekunder dan informasi dari studi kasus digunakan dalam kajian ini. Cakupan data meliputi tingkat nasional dan studi kasus uji coba di Pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Tiga opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk meliputi (i) pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output, (ii) subsidi langsung pupuk (SLP), dan (iii) penghapusan subsidi bertahap. Empat alternatif mekanisme uji coba Kebijakan SLP agar efektif adalah (i) uji coba SLP dilakukan di dua lokasi yang mewakili kondisi di Jawa dan sentra produksi padi dan kondisi luar Jawa yang bukan sentra padi; (ii) sasaran penerima subsidi adalah petani miskin dan hampir miskin dengan luas lahan tertentu, (iii) indikator kemiskinan maupun batasan miskin dan hampir miskin serta kriteria provinsi yang terkena pembatasan ditetapkan secara jelas, dan (iv) pembatasan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan di Jawa dan sentra produksi padi di luar Jawa, sedangkan di luar Jawa bukan sentra produsen padi tidak dilakukan pembatasan.
Downloads
References
[BKF] Badan Kebijakan Fiskal. 2016. Rencana penerapan subsidi pupuk langsung tahun 2016. Bahan presentasi FGD di Hotel Mercure Ancol; 2016 Mar 17; Jakarta, Indonesia.
[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Kajian strategis kebijakan subsidi pertanian yang efektif, efisien dan berkeadilan. Laporan Kajian. Jakarta (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan hasil Sensus Pertanian (pencacahan lengkap). Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016a. Statistik Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2016b. Rata-rata harga gabah menurut kelompok kualitas dan HPP di tingkat petani dan tingkat penggilingan [Internet]. [diunduh 2016 Des 24]. Tersedia dari: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1596
Burhan MU, Suman A, Pudjihardjo M, Soetjipto N. 2011. Analisis ekonomi terhadap struktur perilaku, dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur (kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi). J Indones Appl Econ. 5(1):68-92.
Darwis V, Supriyati. 2013. Subsidi pupuk: kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. Anal Kebijak Pertan. 11(1): 45-60.
Darwis V, Saptana. 2010. Rekonstruksi kelembagaan dan uji teknologi pemupukan: Kebijakan strategis mengatasi kelangkaan pupuk. Anal Kebijak Pertan. 8(2):167-186.
Departemen Pertanian. 2006. Model subsidi pertanian terpadu: landasan konseptual dan faktual serta sistem operasinya. Jakarta (ID): Departemen Pertanian.
Departemen Pertanian. 2009. Kajian perbaikan kebijakan subsidi pupuk. Laporan Hasil Kajian. Jakarta (ID): Departemen Pertanian.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2015. Rencana strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015–2019. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Hadi PU, Susilowati SH, Rachman B, Purba HJ, Purwantini TB. 2009. Perumusan model subsidi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan pendapatan petani. Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Hendrawan DS, Daryanto A, Sanim B, Siregar H. 2011. Analisis kebijakan subsidi pupuk: penentuan pola subsidi dan sistem distribusi pupuk di Indonesia. J Manaj Agribis. 8(2):85-96.
Hermawan I. 2014. Analisis dampak kebijakan subsidi pupuk Urea dan TSP terhadap produksi padi dan capaian swasembada pangan di Indonesia. J Ekon Kebijak Publ. 5(1):63-78.
[Inpres] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.
Irawan B, Simatupang P, Kustiari R, Sugiarto, Supadi, Sinuraya JF, Iqbal F, Darwis V, Elizabeth R, Sunarsih, Muslim C, Purwantini TB, Nurasa T. 2007. Patanas: Analisis indikator pembangunan pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Kariyasa K, Yusdja, Y. 2005. Evaluasi kebijakan sistem distribusi pupuk di Indonesia: kasus provinsi Jawa Barat. Anal Kebijak Pertan. 3(3):201-2016.
Kasiyati S. 2010. Analisis dampak susbsidi harga pupuk terhadap output sektor produksi. J Org Manaj. 6(1):28-45.
Kementerian Pertanian. 2016. Pedoman pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian. 2015. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian. 2010. Pedoman umum uji coba subsidi pupuk langsung ke petani. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
Kementerian Keuangan. 2016. Nota keuangan APBN 2016. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan RI
Kusnadi N, Tinaprilla N, Susilowati SH, Purwoto A. 2011. Analisis efisiensi usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia. J Agro Ekon. 29(1):25-48.
Osorio CG, Abriningrum DE, Armas B, Firdaus M. 2011. Who is benefiting from fertilizer subsidies in Indonesia. Policy Research Working Paper 5758. Washington, DC (US): The World Bank.
[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.
[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun anggaran 2015. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.
[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras diluar kualitas oleh pemerintah. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.
[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007 tentang reko-mendasi pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.
[Permendag] Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan RI.
[PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang perubahan PMK Nomor 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran. 2016. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan RI.
Pokja Khusus Perumusan Kebijakan Pupuk. 2016. Profil petani dan reformasi subsidi pupuk. Jakarta (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
[PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2010. Hasil uji coba subsidi pupuk langsung ke petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Laporan. Jakarta (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
[PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2014. Analisis elastisitas harga pupuk terhadap produktivitas padi. Laporan Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
[PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2015. Pengalihan subsidi input ke subsidi output. Policy Brief. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rachman B. 2012. Tinjauan kritis dan perspektif sistem subsidi pupuk. J Penelit Pengemb Pertan. 31(3):119-127.
Rachman B, Sudaryanto T. 2010. Impacts and future perspectives of fertilizer policy in Indonesia. Anal Kebijak Pertan. 8(3):193-205.
Rachman B. 2009. Kebijakan subsidi pupuk: tinjauan terhadap aspek teknis, manajemen dan regulasi. Anal Kebijak Pertan. 7(2):131-148.
Santosa AB. 2015. Pengaruh luas lahan dan pupuk bersubsidi terhadap produksi padi nasional. J Ilmu Pertan Indones. 20(3):208-212.
Sudjono S. 2011. Sistem distribusi berbasis relationship: kajian penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi. Anal Kebijak Pertan. 9(4):313-33.
Suryana A, Adang A, Yofa RD. Alternatif kebijakan penyaluran subsidi pupuk bagi petani pangan. Anal Kebijak Pertan. 14(1):35-54
Syafa’at N, Purwoto A, Maulana M, Muslim C. 2006. Analisis besaran subsidi pupuk dan pola distribusinya. Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,.
Syafaat N, Purwoto A, Noekman KM, Anugerah IS, Suryani E, Marisa Y, Askin A, Suryadi. 2007. Kaji ulang sistem dan distribusi pupuk. Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Susila WR. 2009. Kebijakan subsidi pupuk: ditinjau kembali. J Penelit Pengemb Pertan. 29(2):43-49.
Simatupang P, Supriyati, Susilowati SH. 2014. Analisis elastisitas harga pupuk terhadap produktivitas padi. Laporan Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Vidyanita V, Wijaya AF, Rochmah S. 2016. Kinerja birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang. J Ilmu Sos Ilmu Polit. 5(1):74-85.
Watiha, Hamid A, Yusra, Kurniati D. 2012. Analisis saluran distribusi dan efisiensi pemasaran pupuk bersubsidi di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. J Sos Ekon Pertan. 1(3):37-48.
