Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani: Kinerja dan Perspektif ke Depan
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v8n4.2010.339-361Keywords:
government purchase price, harga pembelian pemerintah, Instruksi Presiden, kebijakan perberasan, presidential instruction, rice policyAbstract
Implementasi kebijakan perberasan yang efektif menyebabkan tujuan kebijakan perberasan tercapai. Tujuan makalah adalah menganalisis kinerja dan perspektif kedepan implementasi kebijakan perberasan dalam Instruksi Presiden terhadap petani. Basis informasi penelitian adalah 30 orang kontak tani yang ditentukan secara pursposive sampling dari 59 kelompok tani pada enam desa sentra produksi padi di kecamatan Sei Rampah, kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif, sebaliknya implementasi Harga Pembelian Pemerintah efektif, dan (2) implementasi kebijakan yang tidak efektif menyebabkan kelangkaan pupuk, pemupukan berimbang tidak tercapai, terjadi peningkatan biaya produksi dan konversi lahan sawah. Kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah (1) membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, (2) mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, (3) membeli langsung gabah petani, (4) menaikkan harga pembelian pemerintah, (5) mendorong peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan, dan (6) memberikan bantuan benih unggul kepada petani 25 kg per ha.
Downloads
References
Bachrudin, Z. 2008. Kebijakan dan Langkah Operasional Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Peningkatan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Utama. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian tanggal 23 Oktober 2008. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
Darwis, V dan A.R. Nurmanaf. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi 22(1): 63-73.Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Direktorat Perbenihan. 2008. Laporan Bulanan Desember 2008. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
Doll, J.P. and F. Orazem. 1984. Production Economics: Theory with Application. Jhon Wiley and Sons, New York.
Ellis, F. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, Cambridge.
Harianto. 2001. Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Herdt, R.W. and T.H. Wickham. 1978. Exploring the Gap Between Potential and Actual Rice Yields: The Philippine Case. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos.
Hilman, A.L. 2003. Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government. Cambridge University Press, Cambridge.
Hutauruk, J. 1996. Analisa Dampak Kebijakan Harga Dasar Padi dan Subsidi Pupuk di Indonesia. Thesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hutauruk, J. dan S.A. Sembiring. 2002. Dampak Kebijakan Harga Dasar dan Subsidi Pupuk terhadap Kesejahteraan Konsumen dan Produsen. Laporan Penelitian disampaikan dalam Simposium Hasil Penelitian dan Seminar Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, Tanggal 7-8 Maret 2002, Jakarta.
Irawan, B. 2005. Dinamika Produktifitas dan Kualitas Budidaya Padi Sawah. Dalam Kasryno, E. Pasandaran, dan A.M Fagi (Editor) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
Iqbal, M dan Sumaryanto.2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 5(2): 167-182.
Kariyasa, K., M. Maulana, dan S. Murdianto. 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 2(3): 277-287.
Kariyasa, K. dan Y. Yusdja. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Barat. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 3(3): 201-216.
Kusumaningrum, R. 2008. Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor. 2006. Studi Biaya Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi dari Lini III ke Lini IV.Hasil Penelitian disampaikan pada Seminar Nasional: Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi Tanggal 3 Desember 2006, Jakarta.
Mardianto, S dan M. Ariani. 2004. Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditas Beras di Asia dan Prospek Pengembangannya di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian. Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 2(4): 340-353.
Natawijaya, R.S. 2001. Dinamika Pasar Beras Domestik. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Pasandaran, E. 2007. Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 5(2): 126-149.
Prabowo, H.E. 2008. Penyusutan Lahan Isu Utama Ketahanan Pangan. Kompas 4 Oktober 2008, 21: (1-7).
Pranaji, T. dan B. Hutabarat. 1998. Beberapa Aspek Sosial Ekonomi Kegiatan Pengeringan Padi. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Agro Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 6(2): 53-60.
Rachman, B. 2003. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi dan Harga Pupuk di Tingkat Petani. Analisis Kebijakan Pertanian 1(3): 221-237. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Saragih, B. 2001. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada Diskusi Panel Reformulasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional Tanggal 17 Juli 2001, Bogor.
Saragih, B. 2010. Impor Beras antara Prinsip dan Keluwesan. Suara Agribisnis. Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih. Penerbit. PT Permata Wacana Lestari. Jakarta.
Sawit, M.H. 2001. Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sawit, M.H. 2007. Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia: Resep yang Keliru. Analisis Kebijakan Pertanian 5(3): 193-212. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Sembiring, S.A. 2008(a). Kebijakan Pengadaan Benih di Indonesia Tahun 2007. Paper dipresentasikan pada Kuliah Kebijakan Pertanian Lanjutan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sembiring, S.A. 2008 (b) Kebijakan Perberasan Nasional. Suara Pembaruan. 21 Oktober 2008, 4:(3-6).
Simatupang, P. 2001. Kebijakan Harga Gabah Mengambang Terkendali Sebagai Opsi Pengganti Harga Dasar Gabah. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Simatupang, P., S. Mardianto., K. Kariyasa. dan M. Maulana. 2005. Evaluasi Pelaksanaan Harga Gabah Pembelian Pemerintah Tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaiannya Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian 3(3): 187-200.Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
Sudaryanto, T. 2001. Perkembangan Industri Pupuk, Investasi Irigasi, dan Konversi Lahan. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sumaryanto dan E. Pasandaran. 1991. Keragaan Kredit Usahatani dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 9(1).
Sumodiningrat, G. 2004. Subsidi untuk Petani Padi Mencari Format yang Tepat. Kompas, Senin 6 September 2004, 1: (6), 11: (5-9).
Suprihatno, B dan A.A. Daradjat. 2008. Kemajuan dan Ketersediaan Varitas Unggul Padi. Padi. Inovasi Teknologi dan Ketahanan Pangan. Buku I. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Surono, S. 2001. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Impor Beras Serta Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Petani. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Suryana, A. dan S. Mardianto. 2001. Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Thorbecke,E. and L. Hall. 1982. Nature and Scope of Agricultural Sector Analysis: An Overview. In Thorbecke, E and L. Hall (Edited). In Agricultural Sector Analysis and Models in Developing Countries. Development Policy Studies and Training Service Policy Analysis Division. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
