Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v7n2.2009.131-146Keywords:
fertilizer subsidy, kebijakan, management, manajemen, policy, regulasi, regulation, subsidi pupuk, technical, teknisAbstract
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi. Aspek Teknis : (a) meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik, (b) mempercepat pengembangan pupuk organik. Aspek Manajemen : (a) sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup kepada stakeholder termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan petani, (b) koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (c) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi : (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai simpul yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan No. 42/Permentan /OT.140/09/2008, dan (b) perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK.
Downloads
References
Departemen Pertanian. 2008. Rancangan Model Subsidi Terpadu Sektor Pertanian.
Departemen Pertanian. 2009. Pengkajian Subsidi Pupuk.
Kariyasa, K., M. Maulana dan Sudi Mardianto. 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.2. No.3, 2004. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Peraturan Menteri Perdagangan No.21/M-DAG/PER/6/2008. Sistem Distribusi Pupuk dari Lini I sampai Lini IV.
Peraturan Menteri Pertanian No.29/Permentan/OT.140/06/2008. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
Peraturan Menteri Pertanian No.42/Permentan/OT.140/09/2008. Sistem Penyaluran Pupuk dari Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani.
Peraturan Presiden RI No.77 Tahun 2005. Pupuk Bersubsidi merupakan Barang dalam Pengawasan.
PSEKP, 2006. Kebijakan Mengatasi Kelangkaan Pupuk : Perspektif Jangka Pendek. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2006.
PSEKP, 2008. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kelangkaan Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rachman, B. 2003. Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rachman, B., A. Agustian dan M. Maulana. 2008. Dampak Penyesuaian HET Pupuk Terhadap Penggunaan Pupuk dan Laba Usahatani Padi, Jagung dan Kedele. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
Rachman, B., Supriyati dan Supena Friyatno. 2005. Ekonomi Kelembagaan Sistem Usahatani Padi di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SOCA). Vol.5. No.2. Universitas Udayana.
Syafaat, N., A. Purwoto, dan C. Muslim. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Pendistribusiannya. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
World Bank. 2008a. Indonesia Agriculture Public Spending And Growth.
World Bank. 2008b. Fertilizer Subsidies in Indonesia.
