Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.1-19Keywords:
batas jurisdiksi, hak air, irigasi, irrigation, jurisdiction boundary, water rightsAbstract
Terbatasnya sumber daya air untuk irigasi seringkali memunculkan konflik kepentingan antara petani pemakai air dengan lembaga perdesaan yang mengelola air irigasi, maupun antar petani pemakai air. Tujuan kajian ini adalah menyusun kerangka kerja analitis untuk lembaga pengelola irigasi dalam mengatasi konflik pemanfaatan air dan menganalisis sistem pengelolaan irigasi yang kondusif menunjang otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Disamping itu, untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, hak atas air, dan aturan representasi.
Downloads
References
Ambler, J. S. 1990. Irigasi di Indonesia : Dinamika Kelembagaan Petani. LP3ES. Jakarta.
Dinas PU Pengairan Jatim. 1999. Pengairan Dalam Angka 1999. Dinas PU Pengairan Jatim, Surabaya.
Hayami, Y. and W. Ruttan. 1984. Agricultural Development, An International Perspective. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
Kurnia G. dan R. Judawinata. 2000. Kemandiran Perkumpulan Petani Pemakai Air. Prosiding Lokakarya Kebijakan Pengairan Mendukung Pengembangan Agribisnis. Pusat Studi Pembangunan IPB, Bogor.
Kuswanto. 1997. Penyesuaian Kelembagaan P3A: Belajar dari Pengalaman Pengem-bangan Usaha Ekonomi P3A di Kabupaten Nganjuk. PSI-UDLP UNAND.
Sushila J. 1986. Subak: Sistem Irigasi di Bali dalam Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani. LP3ES.
Mochtar Naim dan S. Asnawi. 1995. Aspek Kelembagaan Pembangunan Irigasi: Sebuah Pendekatan Holistik Terpadu.
Pakpahan, A. 1991. Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial : Perspektif Ekonomi Institusi. Prosiding Evolusi Kelembagaan Perdesaan, PSE, Bogor.
Pasandaran, E. dan A. Taryoto. 1993. Petani dan Irigasi : Dua Sisi Mata Uang. Lokakarya Pembangunan Berkelanjutan dan Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Lokal, Bogor 15-17 Juni 1993, PSE, Bogor.
Perum Jasa Tirta I. 2000. Profil Perusahaan Jasa Tirta. Malang-Indonesia.
Rachman, B. 1999. Analisis Kelembagaan Jaringan Tata Air dalam Meningkatkan Efisiensi dan Optimasi Alokasi Penyaluran Air Irigasi di Wilayah Pengembangan IP Padi 300, Jawa Barat. PPS-IPB (tidak dipublikasikan).
Rachman, B., Ketut Kariyasa, Maesti M. 2001. Analisis Sistem Kelembagaan Jaringan Air Serta Sikap dan Prilaku Petani Pemakai Air. Laporan Teknis Puslitbang Tanah dan Agroklimat, Bogor.
Ruttan, V. W., 1985. Technical Change and Innovation in Agriculture. Strategic Management Research Center. University of Minnesota.
Windya, W. 1997. Peranan Subak Agung dalam Pengelolaan Irigasi Secara Efektif dan Efisien. Pusat Dinamika Pembangunan, Universitas Padjajaran.
