Usulan HET Pupuk Berdasarkan Tingkat Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v5n1.2007.72-85Keywords:
efektivitas, effectivity, fertilizer price, harga gabah, harga pupuk, proposal, rice price, usulanAbstract
Kebijakan menaikkan HET pupuk memang tidak populis. Namun dalam konteks makro, kebijakan ini justru mampu memperbaiki kinerja produksi beras saat ini, asal pemerintah menjamin HPP gabah aman sampai di petani. Paling tidak ada empat manfaat jika HET pupuk Urea dinaikan: (1) Menghindari penggunaan pupuk urea berlebih, (2) Produksi dan rendemen gabah ke beras meningkat, (3) Subsidi pupuk menjadi berkurang, dan (4) Petani akan mulai beralih ke pupuk organik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa HET pupuk urea yang ditetapkan pemerintah sekarang sebesar Rp 1200/kg sangat relevan dengan realita di lapangan, dimana harga gabah yang diterima petani hanya sekitar Rp 1500/kg atau 86,7% dari HPP yang ditetapkan pemerintah. Tanpa mengurangi keuntungan petani, jika efektivitas kebijakan HPP gabah bisa mencapai 100%, maka pemerintah sebenarnya masih relevan menaikkan HET pupuk urea menjadi Rp 1500/kg.
Downloads
References
Adnyana M.O. dan K. Kariyasa. 2000. Perumusan Kebijaksanaan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Adnyana, Kariyasa, dan Suprato. 2003. Pengkajian dan Sintesis Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Padi dan Ternak (P3T) ke Depan. Laporan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Litbang Pertanian. Bogor.
Amang, B. dan M.H. Sawit. 2001. Kebijaksanaan Beras dan Pangan Nasional: Pengalaman dari Orde Baru dan Orde Reformasi, (edisi revisi dan diperluas), IPB Press. Bogor.
APPI. 2005. Industri Kimia Pertanian. Buletin Berkala No.1 Februari 2005. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Jakarta.
Bulu Y.G., K. Puspadi, A. Muzani dan T.S. Penjaitan. 2004. Pendekatan Sosial Budaya dalam Pengembangan Sistem Usatani Tanamn-Ternak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Prosiding Lokakarya Sistem dan Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak”. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
Direktorat Pupuk dan Pestisida. 2004. Pedoman Pengawasan pupuk Bersubsidi. Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina sarana Pertanian. Jakarta.
Handewi P.S. 2001. Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
http://www.antara.co.id/seeenws/?id=52272: Peningkatan Produksi Beras Perlu Tambahan Subsidi Pupuk Rp 2,5 Trilliun.
http://www.presidensby.info/index.pphp/fokus/2007/01/08/1454.html : Presiden Usai Ratas di Deptan: Tahun 2007, Produksi Beras 2 juta ton.
PSE. 1997. Analisis Kemampuan Petani Membeli Pupuk (Laporan Penelitian kerjasama PT. Petrokimia Gresik dengan PSE). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor.
Simatupang P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005. Evaluasi Pelaksanaan dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaian Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) Volume 3 Nomor 3, September 2005.
Sinar Tani. 2006. Hari HPP ke HDG? “No Way”!. Sinar Tani Edisi 22 –28 Pebruari 2006 No. 3138 Tahun XXXVI. Jakarta.
Sudana W., MH. Togatorop, I.S. Anugrah dan Maesti M. 2006. Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.
Sudaratmadja I.G.A.K., N. Suyasa dan I.G.K Dana Arsana. 2004. Subak dalam Perspektif Sistem Integrasi Padi-Ternak di Bali. Prosiding Lokakarya Sistem dan Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
Suwono M., M.A. Yusron dan F. Kasiyadi. 2004. Penggunan pupuk Organik dalam Sistem Integrasi Tanaman-Ternak di jawa Timur. Prosiding Lokakarya Sistem dan Kelembagaan Usahatani Tanaman-Ternak. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
