Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia

Authors

  • Mohammad Maulana Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

DOI:

https://doi.org/10.21082/akp.v10n3.2012.211-223

Keywords:

ekonomi padi , farm income, HPP, multikualitas, multi-quality, pendapatan usaha tani, rice economy

Abstract

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan HPP gabah dan beras yang selama ini telah ditempuh dan prospek alternatif kebijakan HPP multikualitas gabah dan beras. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk kualitas tunggal yang selama ini diterapkan memang telah mampu melindungi petani dari kejatuhan harga saat panen raya tetapi belum dapat meningkatkan kualitas gabah dan beras yang dihasilkan petani. Kebijakan HPP multikualitas pada gabah diperkirakan mampu meningkatkan produksi gabah dengan kualitas lebih baik dan keuntungan usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan adanya insentif petani meningkatkan kualitas gabahnya dari kualitas medium ke premium. Sementara kebijakan HPP multikualitas pada beras juga diyakini mampu mendorong pedagang/penggiling untuk meningkatkan produksi beras berkualitas yang berasal dari proses penggilingan gabah berkualitas lebih baik, perbaikan mesin dan operator (meningkatkan rendemen beras), dan adanya insentif melakukan penggilingan lebih sempurna untuk gabah kualitas medium untuk menghasilkan beras berkualitas premium.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran Orde Baru dan Orde Reformasi. (Edisi Kedua: Direvisi dan Diperluas). Penerbit IPB Press, Bogor.

Erwidodo. 2004. Analisis Harga Dasar Pembelian Gabah dan Tarif Impor Beras dalam Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.

Maulana, M dan B. Rachman. 2011. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras Tahun 2010 : Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog. Analisis Kebijakan Pertanian 9(4):331-347. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Sawit, M.H. 2010. Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.

Sawit, M.H. dan H. Halid, penyunting. 2010. Arsitektur Kebijakan Beras di Era Baru. Penerbit IPB Press. Bogor.

Sawit, M.H., A. Suryana dan S. Mardianto, editor. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Simatupang, P., S. Mardianto dan M. Maulana. 2005a. Evaluasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004. Puslitbang Sosek Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian 3(1):1-11. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Simatupang, P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005b. Evaluasi Pelaksanaan dan Pembelian Harga Gabah Pembelian Pemerintah tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaiannya Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian 3(3):187-200. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Suryana, A dan Hermanto. 2004. Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional dalam Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Jakarta. Tim Riset KRKP. 2010. Kebijakan Harga Beras di Asia : Kajian di 5 Negara Asia. Bogor.

Downloads

Published

18-08-2016

Issue

Section

Analisis Kebijakan Pertanian

How to Cite

1.
Maulana M. Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia. Analisis Kebijak. Pertan. [Internet]. 2016 Aug. 18 [cited 2025 May 25];10(3):211-23. Available from: https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/akp/article/view/1042