Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usaha Tani Padi yang Berdaya Saing
DOI:
https://doi.org/10.21082/akp.v10n4.2012.347-360Keywords:
institutional development, pengembangan kelembagaan, rice farm, UPJA, usahatani padiAbstract
Untuk mempercepat adopsi alsin pertanian oleh petani, pemerintah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA). UPJA sudah ada, namun kelembagaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memberikan alternatif pengembangan kelembagaan UPJA yang dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan dayasaing yang lebih baik dari usahatani padi sawah di perdesaan. Permasalahan pengembangan UPJA terletak pada kelembagaan/organisasi dan dalam kaitannya dengan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya seperti kelembagaan finansial. Permasalahan tersebut antara lain adalah : kelembagaan UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi, belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa alternatif kebijakan dapat dilakukan, yaitu : (1) Kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) Jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) Kelembagaan UPJA harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agro-industrialisasi di perdesaan.Downloads
References
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. 2011. Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA) Pemula, Berkembang dan Profesional. Pedoman Teknis. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. 2012. Operasional Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian. Pedoman Teknis. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Ditjen Tanaman Pangan. 2010. Pengembangan Pelayanan Usaha Jasa alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Pedoman Pelaksanaan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Dumont, R. 1971. Agriculture as Man’s Transformation to The Rural Environment. In Peasants and Peasant Societies (Edited by T. Shanin). Penguin Book Inc. Middlesex.
Friyatno, S., H.P.S. Rachman dan Supriyati. 2003. Kelembagaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Bappenas/USAID/DAI. Bogor.
Handaka, 2003. Inovasi Mekanisasi Pertanian Berkelanjutan. Balai Besar Mekanisasi Pertanian.
Handaka, 2004. Proses Inovasi Mekanisasi Pertanian. Sistem Manajemen Mekanisasi Pertanian. Temu Ilmiah Mekanisasi Pertanian, UGM. 9 September 2004.
Kementerian Pertanian. 2008. Lampiran Peraturan Mentri Pertanian No. 25/2008. Tentang Penumbuhan dan Pengembangan UPJA dan Mesin Pertanian.
Mayrowani, H.,T. Pranadji, Sugiarto, Sunarsih, Hendiarto dan H. Supriadi, 2009. Pengembangan Pola Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Usahatani yang Berdaya Saing. PSE-KP dan Kementerian Pendidikan Nasional. Bogor.
Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. Menara Ilmu Volume III (29):166-174. LPPM UMSB. ISSN 1693-2617. Padang.
Pranadji, T. 2003a. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Pranadji, T. 2003b. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Perdesaan. Makalah pada Seminar Nasional “Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasional”. Badan Litbang. Departemen Pertanian. 2 Oktober 2003. Bogor.
Raharja, S.J. 2008. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dalam Menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Tinjauan Perspektif Organisasi. Jurnal Penelitian UNRAM Volume 2 (11):71-86. ISSN 0854-009. Mataram.
Saptana, T.Pranadji, Syahyuti, dan R.E.Manurung. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan : Studi Kasus di Provinsi Bali dan Bengkulu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor.
Sofianto, A., A.Afif, H.Aratri, C.Phrita, E. Nugraha, A.Handayani, T.Risandewi. 2009. Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan PNPM Perdesaan dan Pengelolaan Keuangan di Unit Pengolah Kecamatan (UPK) –Studi Kasus di Kabupaten Temanggung dan Demak. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Volume 7 (2): 201-212.
Sudarto, T. 2007. Analisis Tentang Usaha Unit Pelayanan Jasa Untuk Mesin Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 8 (2):268.276. Surabaya.
Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 26 (2): 80-91.
Syahyuti. 2004. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak. Makalah pada Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak. Balitra. Banjarbaru. 11-12 Oktober 2004.
