Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usaha Tani Padi yang Berdaya Saing

Authors

  • Henny Mayrowani Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
  • Tri Pranadji Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Keywords:

UPJA, pengembangan kelembagaan, usahatani padi

Abstract

Untuk mempercepat adopsi alsin pertanian oleh petani, pemerintah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA). UPJA sudah ada, namun kelembagaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memberikan alternatif pengembangan kelembagaan UPJA yang dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan dayasaing yang lebih baik dari usahatani padi sawah di perdesaan. Permasalahan pengembangan UPJA terletak pada kelembagaan/organisasi dan dalam kaitannya dengan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya seperti kelembagaan finansial. Permasalahan tersebut antara lain adalah : kelembagaan UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi, belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa alternatif kebijakan dapat dilakukan, yaitu : (1) Kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) Jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) Kelembagaan UPJA harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agro-industrialisasi di perdesaan.

Downloads

Published

18-08-2016

How to Cite

Mayrowani, H., & Pranadji, T. (2016). Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usaha Tani Padi yang Berdaya Saing. Analisis Kebijakan Pertanian, 10(4), 347–360. Retrieved from https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1034

Issue

Section

Analisis Kebijakan Pertanian