Menyiapkan Gapoktan Sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Aktivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Keywords:
gapoktan, pupuk bersubsidi, titik serah pupuk, kelembagaan, gap analysisAbstract
Distribusi pupuk bersubsidi melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) selaku Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) merupakan salah satu upaya dalam reformasi tata kelola subsidi pupuk guna meningkatkan efektivitas penyaluran sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Namun, kesiapan gapoktan dalam melaksanakan fungsi tersebut masih beragam. Kajian ini bertujuan menganalisis kesiapan gapoktan sebagai PPTS serta mendeskripsikan kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal gapoktan. Kajian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui survei, wawancara, FGD, dan telaah dokumen terhadap gapoktan di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah. Penilaian kesiapan dilakukan dengan menggunakan skala Likert dan analisis geometric mean terhadap lima aspek, yakni kelembagaan, kegiatan operasional, kapasitas usaha, inovasi bisnis/kewirausahaan, dan sistem pendukung. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kelembagaan dan kegiatan operasional telah mencapai kesiapan relatif baik dengan nilai geometric mean masing-masing sebesar 2,81 dan 2,83. Aspek sistem pendukung juga menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan nilai 2,40. Namun, aspek kapasitas usaha dan inovasi bisnis masih cukup rendah dengan angka 2,16 dan 2,03. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar gapoktan sudah siap dari sisi administrasi dan operasional menjadi PPTS, namun belum mempunyai kapasitas usaha dan wirausaha yang baik untuk berkembang menjadi sebuah kelembagaan ekonomi petani yang profesional dan berkelanjutan. Kebijakan implikasi dari analisis menunjukkan bahwa diperlukan pembenahan dalam kapasitas manajemen, pembentukan unit usaha agribisnis, peningkatan literasi digital, serta kemitraan guna memfasilitasi transformasi gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani yang profesional dan berdaya saing.
References
Agustin, I. N., Ainiyah, Z., Agustin, M. A., Agustina, P. D., & Franciska, C. A. (2025). Analisis efektivitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian pada Kecamatan Jogoroto. Indonesian Journal of Business and Economics, 1(2), 38–53. https://doi.org/10.231086/SE3SPM47
Anggreany, S. (2025). Korporasi petani: Model kelembagaan untuk kesejahteraan petani. Buletin Teknologi & Inovasi Pertanian, 4(1), 7–14. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/btip/article/view/3980
Apriadi, M. R., Nurman, N., & Armansyah, Y. (2026). Efektivitas penggunaan aplikasi integrasi pupuk bersubsidi (IPubers) di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(01), 184–193. https://doi.org/10.23969/JP.V11I01.41894
Burhanuddin, B. (2018). Analisis karakteristik inovasi bisnis dan adopsi inovasi petani kopi di Provinsi Lampung. Jurnal Agribisnis Indonesia, 6(2), 73–84.
Damayanti, E. N. (2021). Pengaruh dan strategi kebijakan pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas padi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61198/2/ERISCA%20NOVRIANA%20DAMAYANTI-FST1.pdf
Holle, Y. (2022). Penguatan kelembagaan kelompok tani untuk meningkatkan posisi tawar petani. Sosio Agri Papua, 11(1), 35–40. https://doi.org/10.30862/SAP.V11I01.253
Ife, J. (2013). Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice. Cambridge University Press.
Jaya, B., & Rahman, D. (2026). Tantangan dan strategi pembangunan pertanian di Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(1), 3031–5220. https://doi.org/10.62281
Nasir, C. (2025). Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia: Kerangka hukum, permasalahan implementasi, dan strategi reformasi. Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan, 2(2), 60–78. https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/461
Nasir, R. M., Muh, T., Rahman, Y., & Sofyan, B. (2025). Manajemen rantai pasok pupuk subsidi solusi untuk mengatasi tantangan kelangkaan di sektor pertanian padi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Paradigma Ekonomika, 20(2), 82–89. https://doi.org/10.22437/jpe.v20i2.47336
Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (2025).
Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (2016).
Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (2025).
Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (2025).
Pujiharto. (2010). Kajian pengembangan gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai kelembagaan pembangunan pertanian di pedesaan. Agritech, 12(1), 64–80.
Revollah, M. N. (2021). Monitoring dan evaluasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Gapoktan Indah Lestari (Studi kasus: Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa).
Sihombing, Y., Riset, B., & Nasional, I. (2023). Inovasi kelembagaan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Proceedings Series on Physical & Formal Sciences, 5, 83–90. https://doi.org/10.30595/PSPFS.V5I.707
Statistik, B. P. (2024). Statistik pertanian indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
Supit, V., Rantung, V., & Pakasi, C. B. D. (2016). Kajian dinamika kelompok tani dalam peningkatan pendapatan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 3(April), 103–113.
Taplin, D. H., & Clark, H. (2012). Theory of change basics: A Primer on theory of change. ActKnowledge.
Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In New approaches to evaluating community initiatives: Concepts, methods, and contexts (pp. 65–92). Aspen Institute.
Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In Handbook of Community Psychology (pp. 43–63). Springer.
