Analisis Preventif Terhadap Konflik Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian

Authors

  • Esty Ciptaningrum Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
  • Gatot Budi Santoso Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Keywords:

konflik kepentingan, tata kelola pemerintahan, mitigasi, perencanaan pembangunan pertanian

Abstract

Konflik kepentingan kerap terjadi dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi salah satu isu krusial termasuk di fase perencanaan pembangunan. Fenomena ini terjadi baik disadari maupun tanpa kesengajaan melakukannya. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, umumnya disebabkan oleh pengaruh kepentingan pribadi dan intervensi pihak lain. Selain itu, konflik kepentingan telah menjadi perhatian serius yang disorot secara nasional di berbagai sektor pemerintahan karena dapat berdampak menurunkan efektivitas program pembangunan bersamaan dengan turunnya integritas kebijakan publik. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian di Kementerian Pertanian RI melalui pendekatan analisis deskriptif. Dari potensi-potensi konflik kepentingan teridentifikasi, beberapa solusi dapat dilakukan untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang muncul sejak pada tahap perencanaan sehingga mencegah terjadinya konflik actual. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun regulasi terkait konflik kepentingan telah secara resmi mengatur hal ini, namun belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang memadai dan berorientasi pada kepentingan publik melalui penyesuaian kebijakan agar ke depannya pembangunan pertanian dapat berjalan lebih optimal tanpa ada polemik konflik kepentinan yang signifikan.

References

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). Ikhtisar laporan hasil pengawasan semester I tahun 2025. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Jakarta: Kementerian PAN RB.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Jakarta: Kementerian Pertanian RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

(Stranas PK) 2025–2026: aksi pencegahan korupsi-penguatan pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah. Jakarta: KPK.

OECD. (2017). Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit. Paris: OECD Publishing.

OECD. 2017. Managing conflict of interest in the public sector: a toolkit. Paris: OECD Publishing.https://doi.org/10.1787/9789264018242-en

OECD. (2020). Public integrity handbook. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). Implementation of Chapter II (preventive measures) of the United Nations Convention Against Corruption. Vienna: United Nations.

World Bank. (2022). Strengthening governance and integrity systems in developing countries. Washington D.C.: World Bank.

Downloads

Published

2025-12-31

Issue

Section

Articles

How to Cite

Analisis Preventif Terhadap Konflik Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian. (2025). Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 2(2), 45-54. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jp3/article/view/4316