Keragaan dan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur

Abstract

English
Small-scale fishers in tuna industries generally could not afford their operational cost. They usually rely on credit schemes provided by bigger fishing companies or informal financing institutes. Formal financing institutes developed by government in rural areas and supposed to be financially acceptable are not tapped by small fishers. There are many reasons underlying fishers decision to rely on informal credits and the ones offered by bigger fishing companies. The flexibility of the scheme of the private credit could easily fulfil their needs. The roles of these financing institutes also cover marketing and other social problems faced by the fishers. On the other hand, administrative procedures and rigidity of the credit schemes applied by formal financing institutes hinder the fishers to use the schemes. To make fishers utilize the formal credit schemes, a preceeded modification of the schemes to suit with social characteristics and economics of small-scale fishing is required.

 

Indonesian
Pada umumnya usaha penangkapam ikan tuna skala kecil tidak mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri, melainkan harus dengan bantuan kredit. Lembaga perkreditan yang lebih banyak di manfaatkan oleh mereka untuk membiayai usahanya adalah perkreditan informal dan perkreditan melalui kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan perikanan. Lembaga perkreditan formal skala kecil yang dikembangkan oleh pemerintah  di pedesaan belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan kecil, walaupun sebenarnya lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di bandingkan dengan perkreditan informal. Banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wilayah itu. Kelembagaan pada perkreditan informal dan kemitraan yang ditunjukan oleh batas yurisdiksi dan aturan representasi yang fleksibel dan hak pemilikan kapital yang bersifat privat memudahkan kreditor untuk mengambil kebijakan  perkreditan sehingga sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan informal dan kemitraan itu, selain berfungsi untuk memecahkan masalah finansial, juga dapat berfungsi secara simultan untuk memecahkan masalah usaha lainnya yang dihadapi oleh nelayan, seperti pemasaran produksi . Sebaliknya, kelembagaan pada perkreditan formal yang keras menyebabkan nelayan menjadi sulit  memenuhi persyaratan administrasi perkreditan tersebut. Untuk merangsang nelayan memanfaatkan perkreditan formal, perlu dilakukan modifikasi kelembagaan perkreditan agar sesuai dengan karakteristik usaha dan sosial ekonomi nelayan dan permasyarakatan perkreditan itu secara intensif kepada nelayan