Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian
Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian (JP3) atau Journal of Agricultural Development Planning merupakan jurnal ilmiah yang memuat karya tulis ilmiah hasil pengkajian, pemikiran terkait perencanaan pembangunan pertanian. JP3 kedepan akan diterbitkan oleh lembaga profesi pada bidangnya, namun untuk sementara ini diterbitkan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, setahun dua kali pada bulan Juli dan Desember berbahasa Indonesia. Terbitan jurnal ini dimaksudkan untuk menyebarkan konsep pemikiran, ide dan gagasan aspek pembangunan pertanian. Ruang lingkup JP3 meliputi berbagai aspek pembangunan pertanian seperti: Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Sosial Ekonomi, dan Kelembagaan. Nama Jurnal/Journal Title Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian/ Journal of Agricultural Development Planning Topik/Topic Perencanaan Pembangunan Pertanian: Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Sosial Ekonomi, dan Kelembagaan Bahasa/Language Bahasa Indonesia ISSN P-ISSN: 3089-5049 | E-ISSN: 3089-5197 Frekuensi publikasi/Publishing Frequency 2 Kali per tahun/Twice a Year DOI Proses/Process Ketua Dewan Redaksi/ Editor-in-chief Zainul Azmi, S.P., M.Ec., M.SE., Ph.D Penerbit/Publishing Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian/ Bureau of Planning, General Secretariate, Ministry of Agriculture (MoA) Sitasi/Citation Analysis Google Scholar Pengiriman naskah WAJIB dilakukan melalui sistem OJS di Submissions | JP3 dan harus menggunakan Template Jurnal dengan Klik Download Template Journal JP3 2025
Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian
Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Proyek Pinjaman Luar Negeri Sektor Pertanian di Indonesia: Pendekatan Content Analysis Terhadap Dokumen Evaluasi Proyek
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proyek pinjaman luar negeri sektor pertanian di Indonesia melalui pendekatan content analysis terhadap dokumen evaluasi proyek, dengan latar belakang masih ditemukannya berbagai permasalahan implementasi seperti keterlambatan pelaksanaan, rendahnya serapan anggaran, serta ketidaksesuaian output dan outcome proyek akibat kompleksitas tata kelola dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen utama proyek, meliputi Project Appraisal Document (PAD), Project Completion Report (PCR), loan agreement, serta laporan evaluasi dan audit, yang diolah melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh utama meliputi kualitas tata kelola (governance) dan kepatuhan terhadap ketentuan donor, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, kualitas perencanaan proyek, serta kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan menyerap technical assistance, dengan faktor tata kelola dan koordinasi stakeholder sebagai faktor paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek pembiayaan, tetapi oleh kemampuan institusi dalam mengelola interaksi faktor teknis, kelembagaan, dan manajerial secara terpadu. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan penguatan tata kelola proyek melalui mekanisme koordinasi terintegrasi lintas sektor yang didukung oleh harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusional, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek pinjaman luar negeri sektor pertanian di Indonesia.
pinjaman luar negeri, sektor pertanian, keberhasilan proyek, content analysis, tata kelola
Copyright (c) 2026 Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian
Analisis Preventif Terhadap Konflik Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian
Konflik kepentingan kerap terjadi dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi salah satu isu krusial termasuk di fase perencanaan pembangunan. Fenomena ini terjadi baik disadari maupun tanpa kesengajaan melakukannya. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, umumnya disebabkan oleh pengaruh kepentingan pribadi dan intervensi pihak lain. Selain itu, konflik kepentingan telah menjadi perhatian serius yang disorot secara nasional di berbagai sektor pemerintahan karena dapat berdampak menurunkan efektivitas program pembangunan bersamaan dengan turunnya integritas kebijakan publik. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian di Kementerian Pertanian RI melalui pendekatan analisis deskriptif. Dari potensi-potensi konflik kepentingan teridentifikasi, beberapa solusi dapat dilakukan untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang muncul sejak pada tahap perencanaan sehingga mencegah terjadinya konflik actual. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun regulasi terkait konflik kepentingan telah secara resmi mengatur hal ini, namun belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang memadai dan berorientasi pada kepentingan publik melalui penyesuaian kebijakan agar ke depannya pembangunan pertanian dapat berjalan lebih optimal tanpa ada polemik konflik kepentinan yang signifikan.
Copyright (c) 2025 Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian
Dinamika Politik Lokal dalam Implementasi Proyek UPLAND: Studi Kualitatif Dampak Perubahan CPCL terhadap Arah Pembangunan Pertanian Nasional
Proyek The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas (UPLAND) yang didukung International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB) bertujuan memperkuat pertanian dataran tinggi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan agribisnis, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Namun, dinamika politik lokal pasca Pilkada mempengaruhi penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), sehingga terjadi penyimpangan dari orientasi teknokratik. Dampaknya meliputi distorsi arah pembangunan nasional, penurunan efektivitas proyek, serta melemahnya akuntabilitas dan transparansi. Untuk menentukan masalah yang paling mendesak, digunakan metode Urgency-Seriousness-Growth (USG). Hasil scoring menunjukkan bahwa perubahan CPCL merupakan isu prioritas yang harus segera ditangani karena berimplikasi langsung pada efektivitas proyek dan arah pembangunan pertanian nasional. Setelah masalah utama teridentifikasi, dilakukan analisis kebijakan untuk menilai alternatif solusi menggunakan Metode Dunn dengan enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa opsi hybrid yaitu digitalisasi CPCL berbasis Geographic Information System (GIS) yang dipadukan dengan mekanisme multi-year binding merupakan pilihan terbaik. Model ini dinilai mampu memperkuat transparansi, mencegah manipulasi data, menjaga konsistensi program, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pembangunan. Temuan ini sejalan dengan praktik internasional di India, Brasil, dan Kenya, yang telah berhasil menggunakan digitalisasi sistem perencanaan pertanian untuk mengurangi intervensi politik lokal.
CPCL, UPLAND, Politik Lokal, Digitalisasi CPCL
Penanganan Instabilitas Pasokan Aneka Cabai dan Bawang Merah untuk Menekan Inflasi
Aneka cabai dan bawang merah merupakan komoditas strategis hortikultura yang menjadi prioritas pengembangan hortikultura nasional. Kedua komoditas tersebut tergolong volatile food yang hingga saat ini masih berkontribusi terhadap inflasi nasional akibat fluktuasi harga yang tajam antarwaktu dan antarwilayah. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan instabilitas pasokan aneka cabai dan bawang merah selama ini, yaitu; a) fluktuasi pasokan atau produksi aneka cabai dan bawang merah tidak terkendali di waktu dan wilayah, dikarenakan kapasitas petani melakukan budidaya cabai rawit, cabai besar maupun bawang merah, minimnya pemanfaatan Early Warning System (EWS) dan manajemen pola tanam b) Pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap instabilitas pasokan ditandai dengan pengaruh dampak negatif fenomena La Niña dan El Niño terhadap hasil produksi, keterbatasan budidaya off season serta inkonsistensi mitigasi dan adaptasi iklim dalam penanganan DPI untuk pengamanan hasil produksi. Untuk menjamin ketersediaan pasokan aneka cabai dan bawang merah antar wilayah dan antar waktu, maka terdapat 8 (delapan) rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh penulis untuk dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pengampu kebijakan pembangunan sub sektor hortikultura, yaitu merancang dan merumuskan kembali kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai dan bawang merah, melakukan intervensi di wilayah baru dan wilayah defisit, menyusun perencanaan produksi secara detail dan terukur hingga ukuran waktu dan lokus wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan budidaya off season komoditas aneka cabai melalui penggunaan screen house dari berbagai sumber pembiayaan, meningkatkan kapasitas petani, membentuk tim satuan tugas yang solid guna mengawal penerapan manajemen pola tanam dan pemanfaatan EWS, menyusun perencanaan kegiatan disertai langkah mitigasi dan adaptasi iklim untuk mengoptimalkan hasil panen, dan melakukan sinergitas dengan berbagai pihak untuk mengawal pengamanan stabilitas pasokan antar waktu dan antar wilayah tercapai
Kebijakan Mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Program Pidra di Kabupaten Ponorogo
Ketimpangan gender di sektor pertanian dan pembangunan pedesaan masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah prioritas Program Participatory Integrated Development in Rainfed Areas (PIDRA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) di dalam Program PIDRA Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif berbasis dokumen (desk-based case study), dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi, publikasi statistik, hasil studi sebelumnya, dan literatur akademik periode 2014–2024 yang berasal dari Scopus dan Google Scholar. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang berfokus pada lima tahap GAP, yaitu identifikasi isu gender, pengumpulan dan analisis data terpilah, analisis akar penyebab ketimpangan, perumusan kebijakan afirmatif, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator Participation, Access, and Control (PAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GAP dalam PIDRA Ponorogo berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga desa dari 20% menjadi 30%, serta meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan pertanian dari 30% menjadi 50%. Namun, ketimpangan struktural seperti rendahnya kepemilikan lahan oleh perempuan (25%) dan keterbatasan data terpilah gender di tingkat desa masih menjadi hambatan yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut. Temuan ini mempertegas pentingnya integrasi GAP dalam perencanaan pembangunan desa berbasis gender serta perlunya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian lahan kering
Strategi Kebijakan Industrialisasi Pangan Lokal sebagai Antisipasi Menghadapi Krisis Pangan Global di Indonesia
Artikel ini bertujuan untuk menawarkan alternatif kebijakan dalam merespons ancaman krisis pangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan di Indonesia. Analisis difokuskan pada identifikasi langkah strategis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang mendorong peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan sintesis referensi, yaitu dengan menggabungkan berbagai hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, buku, serta sumber relevan lainnya untuk menghasilkan ide kebijakan yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis pangan global dipicu oleh sejumlah faktor, seperti perubahan iklim yang ekstrem, bencana alam, konflik geopolitik, dan gangguan pada rantai pasokan global. Ketahanan pangan nasional Indonesia turut diperlemah oleh tingginya ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, khususnya terigu sehingga dalam menyikapi kondisi tersebut, pemerintah dituntut untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan yang cepat, adaptif, dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penguatan Diversifikasi Pangan Lokal melalui proses industri komoditas alternatif seperti sorgum, singkong, sagu, talas, dan jagung, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan ketahanan sistem pangan nasional, memperkuat ekonomi masyarakat daerah, serta mendorong pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sejalan dengan tren konsumsi modern yang mengedepankan kepraktisan dan efisiensi.
Strategi Peningkatan Total Factor Productivity Padi melalui Perbaikan Infrastruktur Pertanian
Padi sebagai komoditas strategis dalam ketahanan pangan nasional menghadapi tantangan stagnasi produktivitas, dengan pertumbuhan rata-rata hanya 0,32% per tahun dalam tujuh tahun terakhir (2018–2024). Studi ini membahas upaya peningkatan total factor producitivity (TFP) padi melalui perbaikan infrastruktur pertanian dengan terlebih dahulu menghitung pertumbuhan TFP di tingkat provinsi dan menganalisis bagaimana infrastruktur dapat memengaruhi TFP padi. Metode estimasi TFP berbasis indeks Tornqvist-Thiel dan analisis panel data fixed effects digunakan mengetahui peran infrastruktur terhadap peningkatan TFP. Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan TFP (koefisien 0,361; p < 0,01), diikuti oleh panjang jalan (koefisien 0,265; p < 0,05), sementara kapasitas listrik tidak signifikan. Temuan menarik mengungkap bahwa pertumbuhan TFP lebih tinggi di wilayah non-sentra (diantaranya Maluku, Gorontalo, Riau) dibandingkan daerah sentra tradisional di Jawa, yang menunjukkan potensi ekspansi produksi di luar Jawa. Analisis kebijakan merekomendasikan prioritas rehabilitasi irigasi sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan TFP padi, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki potensi daya ungkit produktivitas yang tinggi. Implikasi kebijakan studi ini diwujudkan dalam usulan Peraturan Menteri Pertanian tentang pemetaan prioritas rehabilitasi irigasi berbasis potensi TFP, guna mendorong produktivitas berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.
Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia: Analisis Urgensi Penempatan Atase Pertanian Untuk Meningkatkan Peluang Ekspor Hasil Pertanian di Afrika
Afrika saat ini menjadi salah satu kawasan dengan proyeksi pertumbuhan pasar paling menjanjikan di dunia, dengan estimasi populasi mencapai ±2,5 miliar jiwa pada 2050. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor produk agrikultur yang selama ini relatif terfokus di Asia dan Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi penempatan Atase Pertanian Indonesia di Afrika guna meningkatkan peluang ekspor hasil pertanian. Penelitian menggunakan data sekunder dan dianalisis melalui SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Temuan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan berupa portofolio komoditas ekspor pertanian (kelapa sawit, kopi, teh, kakao, rempah) yang diakui global serta pengalaman diplomasi ekonomi pada forum G20 dan BRICS. Kelemahan meliputi keterbatasan pengalaman penempatan Atase Pertanian, tingginya biaya logistik, serta kekurangan SDM dan riset pasar agrikultur Afrika. Peluang utama hadir dari pertumbuhan konsumsi agrikultur di Afrika dan implementasi AfCFTA yang memudahkan akses pasar; sedangkan ancaman mencakup persaingan ketat dari China, India, Brasil, dan lainnya. Kajian merekomendasikan peningkatan kapasitas diplomasi teknis pertanian, penempatan Atase Pertanian pada negara-negara strategis Afrika, penguatan promosi ekspor, serta pengembangan kerja sama bilateral di bidang riset, pelatihan, dan alih teknologi agrikultur
Krisis Global dan Implikasinya bagi Pertanian Indonesia: Perubahan Iklim, Konflik Geopolitik, dan Spekulasi Pasar
Krisis pangan global yang berulang dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem pangan dunia berada dalam tekanan multidimensional, yang bersumber dari interaksi kompleks antara perubahan iklim, konflik geopolitik, dan spekulasi pasar komoditas. Studi ini menganalisis bagaimana ketiga faktor global tersebut berdampak terhadap sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam aspek produktivitas, distribusi, dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah yang terindeks (Scopus, Google Scholar, ResearchGate), laporan lembaga internasional (FAO, World Bank), serta publikasi resmi pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara fenomena global dan dampaknya terhadap sistem pangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim memperparah ketidakpastian musim tanam dan meningkatkan risiko gagal panen, sedangkan konflik internasional seperti perang Rusia–Ukraina mengganggu pasokan gandum dan pupuk. Di sisi lain, spekulasi harga dan dominasi perusahaan multinasional dalam rantai pasok global memperlemah posisi tawar petani domestik serta memicu fluktuasi harga di pasar dalam negeri. Implikasi dari krisis ini terhadap Indonesia mencakup penurunan daya beli masyarakat miskin, peningkatan ketergantungan impor, serta lemahnya infrastruktur logistik dan sistem distribusi nasional. Artikel ini merekomendasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang lebih tangguh, berbasis pada diversifikasi produksi lokal, penguatan sistem peringatan dini, dan tata kelola pangan yang inklusif serta berkeadilan.
Kajian Kritis Pengukuran Kesejahteraan Petani Melalui Metode Nilai Tukar Petani dan Indeks Kesejahteraan Petani
Pro kontra penggunaan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai proxy mengukur tingkat kesejahteraan petani akan segera berakhir dan digantikan dengan indikator baru bernama Indeks Kesejahteraan Petani (IKP). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis: dinamika NTP nasional per subsektor pada sektor pertanian, kondisi dan perkembangan awal konsep IKP, keunggulan dan kelemahan konsep NTP dan IKP, dan merumuskan saran kebijakan dalam pengukuran kesejahteraan petani secara komprehensif. Kajian ini menggunakan data sekunder berupa data statistik, literatur, dan studi pustaka dari berbagai literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dan analisis komparatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) NTP lebih relevan untuk mengetahui daya tukar petani, dan tidak berkaitan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan petani; (2) Perkembangan nilai NTP selama kurun waktu 2020-2024 nilainya mengalami peningkatan sebesar 3,3%/tahun yaitu dari 101,65 (2020) menjadi 118,96 (2024), dan jika dilihat peningkatan rataan NTP periode Januari-September 2023 ke Januari-September 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,17%. Nilai NTP secara dominan disumbang terbesar dari subsektor Perkebunan dan hortikultura; (3) Dengan melihat kelemahan dan keunggulan NTP dan IKP, kedua indikator tersebut masih relevan digunakan dengan tujuan yang berbeda; (4) BPS telah melakukan survey untuk indikator dan dimensi IKP pada tahun 2023, serta sebelumnya telah melakukan simulasi perhitungan IKP per subsektor pertanian dan per provinsi di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan Survey IKP dapat dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk data yang berkualitas, dan penyempurnaan metodologi NTP dan IKP secara komprehensif
Peluang Sektor Pertanian Dalam Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia
Deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan Narapidana Terorisme (Napiter) menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah radikalisme di Indonesia. Sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai media pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam mendukung proses reintegrasi ini. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana sektor pertanian dapat digunakan sebagai sarana reintegrasi bagi mantan Napiter, dengan fokus pada peluang, tantangan, dan peran komunitas lokal serta kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumen bibliografi, artikel ini mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan sektor pertanian sebagai sarana deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan di Indonesia
Kebijakan Pengembangan Tebu Menuju Swasembada Gula Konsumsi
Gula merupakan komoditas strategis yang mendukung ketahanan pangan, namun produksi gula nasional belum mencukupi kebutuhan domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan industri gula guna mencapai swasembada gula di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur yang meliputi analisis data dari berbagai sumber akademik dan statistik terkait kebijakan gula. Hasil utama menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas lahan tebu dan efisiensi pabrik gula menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian swasembada. Ekstensifikasi lahan tebu di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Papua, menjadi opsi strategis untuk meningkatkan produksi, meskipun terkendala keterbatasan lahan. Pendekatan agroforestri juga dapat mendukung swasembada gula dengan mengoptimalkan lahan hutan secara produktif tanpa merusak lingkungan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, intensifikasi melalui teknologi budidaya, penggunaan varietas unggul, dan praktik seperti bongkar ratoon dan rawat ratoon dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi gula. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan mencakup Meningkatkan produksi tebu menuju swasembada gula konsumsi membutuhkan kebijakan strategis yang mencakup bongkar ratoon untuk memperbarui tanaman tebu tua, rawat ratoon guna menjaga produktivitas jangka panjang, serta perluasan lahan tebu dan pembangunan pabrik gula di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi logistik. Diversifikasi pendapatan petani melalui agroforestri juga penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan kebun tebu. Dengan pendekatan terintegrasi ini, produksi tebu dapat meningkat signifikan, meskipun tantangan utama tetap pada penguatan daya saing industri gula melalui dukungan pemerintah, kerjasama petani dan pabrik, serta perbaikan infrastruktur
Copyright (c) 2024 Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian
Kapasitas Daya Dukung Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dalam Mencapai Swasembada Pangan di Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kubu Raya, sebagai wilayah penyangga Kota Pontianak, memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional. Namun, berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan dan keterbatasan daya dukung lahan pertanian, mengancam kemampuan wilayah ini dalam menjaga produksi pangan, khususnya padi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung swasembada pangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder, meliputi produktivitas, luas panen, dan jumlah penduduk, untuk periode 2018-2023. Analisis menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kubu Raya berada pada kategori rendah, yaitu kurang dari 1, yang berarti wilayah ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri. Dengan penurunan daya dukung dan peningkatan defisit beras, dipastikan kebutuhan beras di wilayah ini sangat tergantung pada pasokan dari daerah lain. Solusi yang diusulkan meliputi perluasan lahan, peningkatan produktivitas lahan, optimalisasi indeks pertanaman, perbaikan rendemen gabah menjadi beras, serta diversifikasi pangan lokal sebagai upaya bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras tetapi juga mampu mencapai swasembada pangan. Temuan ini diharapkan menjadi acuan bagi kebijakan swasembada pangan di tingkat daerah dan nasional
Determinan Partisipasi Kelompok Usia Muda Dalam Usaha Tani: Analisis Faktor-Faktor Pendorong Regenerasi Petani
Sektor pertanian didominasi oleh petani tua. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, diperlukan adanya regenerasi petani oleh petani muda. Terkait hal ini, analisis mengenai determinan partisipasi kelompok penduduk usia muda dalam usaha pertanian sangat diperlukan. Penelitian ini menggunakan data SAKERNAS Agustus 2023 untuk memperoleh determinan petani muda di Indonesia. Studi ini menggunakan model regresi logistik multinomial untuk mendapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan peluang untuk pemuda menjadi pemilik usaha pertanian. Pada studi ini juga ditampilkan perbandingan dengan kelompok lansia dan lainnya. Hasil regresi menemukan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan peluang penduduk usia muda untuk berpartisipasi dalam usaha tani adalah status yang belum kawin, pendidikan, penggunaan internet, dan peningkatan jumlah pekerja pertanian di rumah tangga. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor yang memiliki peranan besar adalah pendidikan dan penggunaan internet. Studi ini merekomendasikan adanya peningkatan asistensi, program pelatihan terkait pertanian, peningkatan kapasitas petani muda, penyediaan akses yang mudah bagi generasi muda untuk mendorong mereka terjun dalam usaha tani.
Strategi Peningkatan Daya Saing, Hilirisasi Produk dan Peluang Ekspor Sarang Burung Walet di Indonesia
Indonesia sudah dikenal sebagai produsen terbesar produk Sarang Burung Walet (SBW) di dunia. Namun, agar dapat bernilai tambah dan berdaya saing di pasar global, Indonesia perlu memperkuat hilirisasi produk, menjaga kualitas dan meningkatkan peluang ekspornya. Penelitian bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan daya saing, hilirisasi dan faktor-faktor dalam meningkatkan peluang ekspor produk SBW. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder dengan analisis SWOT dan IFAS-EFAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertemuan titik singgung IFAS: 5,8 dan EFAS 4,5 berada pada kuadran II, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, peluang ekspor SBW dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan kekuatan internal. Strategi yang harus diterapkan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang berupa strategi diversifikasi (hilirisasi), yaitu membuat terobosan kegiatan/program melalui optimalisasi kekuatan Internal. Hal terpenting dalam peningkatan daya saing adalah konsistensi dalam memenuhi dan menjaga standar kualitas produk SBW sesuai negara tujuan ekspor, food safety dan keberlangsungan (sustainability) populasi serta menjaga lingkungan habitat burung walet. Untuk peningkatan ekspor, pemerintah dan pengusaha SBW perlu memfokuskan ekspor produk SBW secara langsung tanpa melalui negara ketiga, dan menambah alternatif negara tujuan ekspor produk SBW non-tradisional yang memiliki jumlah penduduk Overseas Chinese yang tinggi, dengan disertai penelitian pasar (market research) mendalam
Analisis Kualitatif Dampak Kebijakan Unified Budget Terhadap PHLN dari Tinjauan Good Governance: Studi Kasus di Kementerian Pertanian
Implementasi kebijakan Unified Budget memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme pengelolaan PHLN yang diterima oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini memengaruhi transparansi, efektivitas alokasi, serta kepatuhan terhadap prioritas pembangunan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencakup analisis data sekunder dari laporan kementerian dan lembaga terkait serta studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Unified Budget mendorong penguatan koordinasi antara lender/donor dan pemerintah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Unified Budget meningkatkan transparansi, efektivitas alokasi, serta kesesuaian dengan prinsip Good Governance, meskipun tantangan seperti fleksibilitas pengalokasian dana, resistensi organisasi, dan kompleksitas administrasi masih ada. Oleh karena itu, lender/donor perlu menyesuaikan program bantuan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian, agar program yang diberikan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme administrasi, meningkatkan fleksibilitas pengalokasian dana, dan membangun kapasitas organisasi untuk mengurangi resistensi serta mendorong koordinasi yang lebih efektif antara kementerian/lembaga terkait dan lender/donor. Dengan upaya ini, implementasi kebijakan Unified Budget diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih optimal
Analisis Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Ekspor-Impor Komoditas Pertanian: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah
Nilai ekspor/impor komoditas pertanian yang tercatat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena praktik under invoicing, yang akhirnya berimplikasi terhadap kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDB sektor pertanian, dinamika ekspor/impor, dan proses pencatatan ekspor/impor komoditas pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada komoditas kopi di wilayah Provinsi Jawa Tengah (khususnya pelabuhan Tanjung Emas) pada bulan Agustus-September 2024. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara nasional, PDB Sektor Pertanian Triwulan II-2024 dalam arti luas tumbuh sebesar 3,25 persen dan dalam arti sempit 5,18 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun 2023 (y-o-y). Secara y-on-y, subsektor tanaman pangan tumbuh 12,5 persen, peternakan 4,94 persen, dan perkebunan 1,17 persen; 2) pada sektor perkebunan, disparitas nilai ekspor yang tercatat di BPS dengan kondisi di lapangan cukup tinggi karena praktik under invoicing. Pada tahun 2023, nilai ekspor kopi yang tercatat dari Jawa Tengah sebesar US$12,91 juta, sedangkan di Badan Karantina Indonesia sebesar US$88,15 juta; 3) disparitas hasil pencatatan tersebut disebabkan oleh proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pada impor dilakukan berbasis elektronik, hal ini menjadi celah bagi praktek under invoicing. Agar performa/kinerja meningkat, Kementerian Pertanian perlu mendorong Ditjen Bea Cukai dan Barantin membangun sistem data ekspor terintegrasi sekaligus menghilangkan praktik under invoicing sehingga data yang dicatat oleh BPS sama dengan kondisi riil di lapangan, dan akhirnya meningkatkan PDB Pertanian.
Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Adopsi Inovasi Padi Rojolele Varietas Srinuk (Studi Kasus di Kecamatan Delanggu)
Kecamatan Delanggu merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat pengembangan Padi Rojolele Srinuk di Kabupaten Klaten. Penyuluh memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan Padi Rojolele Srinuk. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam adopsi inovasi petani Padi Rojolele Varietas Srinuk; (2) mengkaji karakteristik petani Rojolele Srinuk; dan (3) mengkaji proses adopsi inovasi petani Padi Rojolele Varietas Srinuk di Kecamatan Delanggu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling sebanyak 18 informan, serta dilakukan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam adopsi inovasi Padi Rojolele Srinuk yang terdiri dari: peran fasilitator, peran edukator, peran motivator dan peran dinamisator di Kecamatan Delanggu berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat melalui beberapa kegiatan penyuluh; (2) Karakteristik petani Rojolele Srinuk di Kecamatan Delanggu cukup jelas dan memiliki keunikan sendiri yang terdiri dari: karakteristik demografi, karakteristik sosial ekonomi, dan karakteristik sosial budaya; (3) Tahapan proses keputusan adopsi inovasi Padi Rojolele Srinuk oleh petani di Kecamatan Delanggu terdiri dari: tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat lebih aktif dalam melakukan pendampingan secara personal maupun kelompok kepada petani sehingga mencegah petani untuk diskontinuitas atau tetap menolak terhadap Padi Rojolele Srinuk
PPL, Adopsi Inovasi, Padi Rojolele Srinuk