(untitled) (Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 2025)
Proyek The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas (UPLAND) yang didukung International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB) bertujuan memperkuat pertanian dataran tinggi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan agribisnis, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Namun, dinamika politik lokal pasca Pilkada mempengaruhi penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), sehingga terjadi penyimpangan dari orientasi teknokratik. Dampaknya meliputi distorsi arah pembangunan nasional, penurunan efektivitas proyek, serta melemahnya akuntabilitas dan transparansi. Untuk menentukan masalah yang paling mendesak, digunakan metode Urgency-Seriousness-Growth (USG). Hasil scoring menunjukkan bahwa perubahan CPCL merupakan isu prioritas yang harus segera ditangani karena berimplikasi langsung pada efektivitas proyek dan arah pembangunan pertanian nasional. Setelah masalah utama teridentifikasi, dilakukan analisis kebijakan untuk menilai alternatif solusi menggunakan Metode Dunn dengan enam kriteria evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa opsi hybrid yaitu digitalisasi CPCL berbasis Geographic Information System (GIS) yang dipadukan dengan mekanisme multi-year binding merupakan pilihan terbaik. Model ini dinilai mampu memperkuat transparansi, mencegah manipulasi data, menjaga konsistensi program, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pembangunan. Temuan ini sejalan dengan praktik internasional di India, Brasil, dan Kenya, yang telah berhasil menggunakan digitalisasi sistem perencanaan pertanian untuk mengurangi intervensi politik lokal.