(untitled) (Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian, 2024)
Nilai ekspor/impor komoditas pertanian yang tercatat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena praktik under invoicing, yang akhirnya berimplikasi terhadap kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDB sektor pertanian, dinamika ekspor/impor, dan proses pencatatan ekspor/impor komoditas pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada komoditas kopi di wilayah Provinsi Jawa Tengah (khususnya pelabuhan Tanjung Emas) pada bulan Agustus-September 2024. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara nasional, PDB Sektor Pertanian Triwulan II-2024 dalam arti luas tumbuh sebesar 3,25 persen dan dalam arti sempit 5,18 persen dibanding triwulan yang sama pada tahun 2023 (y-o-y). Secara y-on-y, subsektor tanaman pangan tumbuh 12,5 persen, peternakan 4,94 persen, dan perkebunan 1,17 persen; 2) pada sektor perkebunan, disparitas nilai ekspor yang tercatat di BPS dengan kondisi di lapangan cukup tinggi karena praktik under invoicing. Pada tahun 2023, nilai ekspor kopi yang tercatat dari Jawa Tengah sebesar US12,91 juta, sedangkan di Badan Karantina Indonesia sebesar US88,15 juta; 3) disparitas hasil pencatatan tersebut disebabkan oleh proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pada impor dilakukan berbasis elektronik, hal ini menjadi celah bagi praktek under invoicing. Agar performa/kinerja meningkat, Kementerian Pertanian perlu mendorong Ditjen Bea Cukai dan Barantin membangun sistem data ekspor terintegrasi sekaligus menghilangkan praktik under invoicing sehingga data yang dicatat oleh BPS sama dengan kondisi riil di lapangan, dan akhirnya meningkatkan PDB Pertanian.