Dampak Kebijakan Unified Budget Terhadap PHLN dari Tinjauan Good Governance: Studi Kasus di Kementerian Pertanian
Keywords:
PHLN, unified budget, good governanceAbstract
Implementasi kebijakan Unified Budget memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme pengelolaan PHLN yang diterima oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini memengaruhi transparansi, efektivitas alokasi, serta kepatuhan terhadap prioritas pembangunan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencakup analisis data sekunder dari laporan kementerian dan lembaga terkait serta studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Unified Budget mendorong penguatan koordinasi antara lender/donor dan pemerintah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Unified Budget meningkatkan transparansi, efektivitas alokasi, serta kesesuaian dengan prinsip Good Governance, meskipun tantangan seperti fleksibilitas pengalokasian dana, resistensi organisasi, dan kompleksitas administrasi masih ada. Oleh karena itu, lender/donor perlu menyesuaikan program bantuan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian, agar program yang diberikan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme administrasi, meningkatkan fleksibilitas pengalokasian dana, dan membangun kapasitas organisasi untuk mengurangi resistensi serta mendorong koordinasi yang lebih efektif antara kementerian/lembaga terkait dan lender/donor. Dengan upaya ini, implementasi kebijakan Unified Budget diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih optimal
References
Abimanyu, A. (2024). Format Anggaran Terpadu, Menghilangkan Tumpang Tindih. Anggito Abimanyu. https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-format-anggaran-terpadu-menghilangkan-tumpang-tindih
Atmadja, A. S. (2004). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Perkembangan Dan Dampaknya. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 83–94. http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15669. DOI: https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.%2083-94
Bappenas. (2020). Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2020.
Bappenas. (2021). Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2021. In Bappenas.
Blöndal, J. R., Hawkesworth, I., & Choi, H. D. (2009). Budgeting in Indonesia. OECD Journal on Budgeting, 9(2), 1–31. https://doi.org/10.1787/budget-9-5ks72wv89p48
Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford University Press.
Brown, P. A. (2008). A Review of the Literature on Case Study Research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 1–18.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed., Vol. 3, Issue 1). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.13187/rjs.2017.1.30
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan - Bappenas. (2023). Arah Pendanaan yang Dibiayai Dengan Pinjaman dan Hibah TA 2024 .
Detikfinance. (2004). Penerapan Anggaran Terpadu Bisa Hilangkan Praktik Penyimpangan. Www.Finance.Detik.Com. https://finance.detik.com/moneter/d-155694/penerapan-anggaran-terpadu-bisa-hilangkan-praktik-penyimpangan?utm_source=chatgpt.com
Ditjen Perbendaharaan Negara. (2014). Bagaimana Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Diimplementasikan Agar Meningkatkan Kualitas Anggaran Publik. Djpb.Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/artikel/57-bagaimana-pendekatan-penganggaran-berbasis-kinerja-pbk-diimplementasikan-agar-meningkatkan-kualitas-anggaran-publik.html?utm_source=chatgpt.com
Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Administrasi Publik, 1(37), 1–9.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. The Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://www.jstor.org/stable/258191. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003
Gibbs, G. (2007). Analyzing Qualitative Data. SAGE Publications.
Hamid, E. S. (2016). Utang Luar Negeri dan Pendanaan Pembangunan Nasional. Economic Journal of Emerging Markets, 3–13. https://doi.org/10.20885/ejem.v6i1.6638
Hasan, M. (2019). Kajian Tata Kelola Utang Negara Untuk Pembangunan Nasional.
Hatry, H. P. (2016). Performance Measurement : Getting Results (Issue February).
Hood, C., & Heald, D. (2006). Transparency: The Key to Better Governance? British Academy. https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.001.0001
Indrawati, N. (2013). Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Manajement Implementasinya di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 10(2), 176–193. DOI: https://doi.org/10.30596/jrab.v10i2.474
Jaelani, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. Munich Personal RePEc Archive, 1(1), 1–28. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69525/1/MPRA_paper_69525.pdf
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Review Press.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran. 44.
Mukhlisa, F. (2017). Pengaruh Good Governance, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Universitas Islam Riau.
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1959). Public Finance in Theory and Practice. McGraw‐Hill Book Company.
Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment, 1(1), 40–52.
Parker, C., & Nielsen, V. L. (2011). Explaining Compliance Business Responses to Regulation. Edward Elgar Publishing.
Pemerintah RI. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Pemerintah RI. (20040. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pemerintah RI. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
Prabandani, H. W. (2019). Presentasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran disampaikan pada Diklat Project Appraisal Valuation ( PAV ) 2 FOKUS PAV-2 - Bappenas.
Presiden RI. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(1), 77–85. https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1599
Saldana, J. (2011). Fundamentals of Qualitative Research. Oxford University Press.
Samuelson, P. A. (1948). Economics: An Introductory Analysis (Vol. 30, Issue 4). McGraw-Hill. https://doi.org/10.2307/1232801
Schick, A. (2007). The Federal Budget: Politics, Policy, Process (3rd ed.). Brookings Institution Press. https://doi.org/10.1086/ahr/65.1.135
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). CV. Mandar Maju.
Sukmawati, A., Siregar, H., & Nuryartono, N. (2014). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Kementerian Pertanian Sektor Pertanian Tahun 2005-2012. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 10(3), 182–191. https://doi.org/10.17358/JMA.10.3.182-191
Trainor, A. A., & Graue, E. (2013). Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315211442-7
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/109634809702100108
