Penguatan Koordinasi Penyuluh Pertanian Melalui Direktur Wilayah: Strategi BRMP Dalam Akselerasi Modernisasi dan Inovasi Pertanian Nasional

Abstract

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mengambil langkah strategis dalam memperkuat koordinasi penyuluh pertanian di seluruh Indonesia melalui peningkatan status Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi serta pembentukan 5 Balai dan Loka Penerapan Modernisasi Pertanian. Kebijakan ini menjadi fondasi utama dalam memastikan program dan kebijakan sektor pertanian dapat berjalan efektif secara vertikal maupun horizontal dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Dalam Rapat Kerja BRMP yang bertema "Penguatan Sinergi, Komitmen dan Koordinasi Program Strategis untuk Akselerasi Kinerja BRMP yang Berintegritas" yang diselenggarakan di Bogor pada 26 Februari 2026, diperkenalkan peran baru "Direktur Wilayah" yang bertugas mengoordinasikan seluruh program strategis Kementerian Pertanian. Penyuluh pertanian ditempatkan sebagai ujung tombak di lapangan, sementara Direktur Wilayah berperan memastikan keselarasan arah kebijakan dari pusat hingga ke tingkat petani. Peran ini juga mengintegrasikan fungsi penyuluh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap berbagai tantangan seperti hambatan produksi, distribusi, perubahan iklim, serta kebutuhan spesifik petani di masing-masing wilayah. Lebih lanjut, Direktur Wilayah berfungsi sebagai jalur penghubung inovasi teknologi baru, di mana setiap hasil perakitan, modernisasi, dan inovasi pertanian disalurkan melalui penyuluh untuk diterapkan langsung oleh petani di lapangan. Strategi ini mencerminkan komitmen BRMP dalam mewujudkan pertanian modern yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna mencapai akselerasi kinerja yang berintegritas dan berdampak nyata bagi ketahanan pangan nasional.