PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN
Keywords:
zone development, priority commodities, approach, implementation, implementing organization, stages of development, pengembangan kawasan, komoditas unggulan, pendekatan, implementasi, organisasi pelaksana, tahapan pengembanganAbstract
This paper aims to discuss the concept of regional development approach and implementation of agricultural priority commodities. This zone development is an integral part of the other development zones. It requires the implementing organizations as well as gradual, integrated, systematic, well managed development. Resource allocation and active participation of all stakeholders are highly required. There are some stages should be first carried out. Each stage has its own characteristic and depends on its linkage with other agricultural zones, existing agribusiness sub system, human resource, and technology application. Priority commodity zone development is a long-term, future-oriented, sustainable activity. It is impossible to develop this zone in the short term.
References
Ambardi, U.M. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan pasar Pengkajian Kebijkan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta
Anonim. 2005. Pengembangan Kawasan Peternak-an. Fokus dan Kegiatan Survei. Bulletin Kawasan Edisi 5 Tahun 2005 : 7-28.
Bachrein S. 2003. Penetapan Komoditas Unggulan Provinis. BP2TP Working Paper. Bogor. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
Badan Agribisnis. 1999. Analisis Kebutuhan pada Sentra Pengembangan Agribisnis Komo-ditas Unggulan (SPAKU) Menurut Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
Badan Litbang Pertanian 2003. Panduan Umum: Pelaksanaan Pengkajian dan Program Informasi, Komunikasi dan Desiminasi BPTP. Badan Penelitian dan Pengem-bangan Pertanian. Depertemen Pertanian, Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keter-kaitan Program. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengem-bangan Regional BAPPENAS. Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006a. Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Laporan Akhir. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program dalam Pengembang-an Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengemba-ngan Regional. BAPPENAS. Jakarta.
Badrun, M. 2010. Tonggak Perubahan, Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri. Direk-torat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
Blakely, E.J. 2002. Planning Local Economic Development. Sage Publication. London.
Bregman EM, Feses EJ. 2003. Industrial and Regional Cluster Concept and Competitive Applications. The Web Book of Regional Science.
Brodjonegoro, BPS. 1992. “AHP”. Pusat Antar Universitas – Studi Ekonomi – Universitas Indonesia, Jakarta.
Bowen, WM. 1993. AHP: Multiple Criteria Evaluation. Dalam Klosterman, RE. et. al. 1993. Spreatsheet Models for Urban and Regional Analysis. (eds). The Center for Urban Policy Research. New Brunswick, New Jersey 08903. 333 -334.
Canny, A.H. 2000. Kajian Rancangan AHP dalam Analisis Kemitraan Antara IPS dan Koperasi/KUD Susu di Indonesia. Makalah Symposium “The Indonesian Symposium on The Analytic Hierarchy Process”. INSAHP 2000. Lembaga Manajemen PPM. Jakarta 23 - 24 Agustus 2000.
Chotim, E. E. 1996. Disharmoni Inti-Plasma dalam Pola PIR: Kasus PIR Pangan pada Agroindustri Nanas Subang. Yayasan AKATIGA, Bandung.
Daryanto, A. 2003. Teknik Pengkajian Sumberdaya dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dan Regional. Makalah Diklat Manajemen Pembangunan Ekonomi dan Usaha Daerah, Jakarta, 28 April – 3 Mei 2003. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
Dasuki, M.A. 1983. Perspektif Perkembangan Peternakan Sapi Perah Sebagai Landasan Kesepadanan Mengisi Kebutuhan Susu di Jawa Barat. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.
Dinc, M. 2002. Regional and Local Economic Analysis Tools. The World Bank. Washington DC.
Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2002. Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan). Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf
Hanafiah, T. 1999. Studi Potensi Wilayah Pedesaan Propinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif Pusat Badan Penelitian dan Pengem-bangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
Hartarto, A. 2004. Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Hartoyo, S., D. Rachmina dan A. Fariyanti. 1997. Pemantapan Konsep Dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Bogor.
Hartoyo, S., D. Rachmina dan A. Fariyanti. 1999. Studi Potensi Wilayah Pedesaan Propinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pemba-ngunan Nasional. 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2015. Cetakan 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.
Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Jakarta.
Kementerian Pertanian. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/ 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kementerian Pertanian, Republik Indonesia Jakarta.
Kementerian Pertanian. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Kementerian Pertanian, Republik Indonesia Jakarta.
Kementerian Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Ka-wasan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Merkens, J. 1926. De Paarden-en Runderteelt in Nederlandsch Indie. Veeartsinijkindege Mededeling No. 51.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kemen-terian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
Peraturan Menteri Pertanian No 50/Permentan/ OT.140/08/2012. Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Per-tanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Peraturan Menteri Pertanian No 76/Permentan/ OT.140/12/2012 Tentang Syarat dan Tatacara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1354.
Porter, M. E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York
Porter, M. E. 1993. Keunggulan Bersaing : Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul. (Edisi Indonesia). Penerbit Erlangga. Jakarta.
Porter, M. E. 1996. Competitive Advantage, Agglomeration Economies and Regional Policy. International Regional Science Review, 19, 85-90.
Porter, M. E. 1998. “Clusters and the New Economics of Competition.” Harvard Business Review: 77-90.
Porter, M. E. dan S. Stern. 1999. The Challenge to America’s Prosperity : Findings from the Innovation Index. Council of Competitivenss. Washington, D.C.
Porter, M. E. 2000. “Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy.” Economic Development Quarterly 14 (1): 15-34.
Porter, M. E. 2003. “The Economic Performance of Regions.” Regional Studies 37 (6/7): 549-578.
Porter, M. E. 2007. Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing (Edisi Indonesia). Karisma Publishing Group. Tangerang.
Prawirokusumo, S. 2005. Masalah dan Prospek Pembangunan Peternakan di Indonesia. Pengembangan Kawasan Peternakan. Bulletin Kawasan Edisi 5 Tahun 2005 : 2 – 6.
Pusat Studi Asia Pasifik. Tanpa Tahun. Laporan Akhir Rancangbangun Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan). Biro Perencanaan Departemen Pertanian Jakarta dengan Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ratnawati, A., R. Nurmalina, D. Rachmina, A. Setiyanto dan D. Djaenuddin. 2000. Penetapan Komoditas Unggulan dan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Kerjasama antara Lembaga Penelitian IPB dengan Proyek PAATP Pusat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian TA 1999/2000. Jakarta.
Ratnawati, A., R. Nurmalina, D. Rachmina, A. Setiyanto dan D. Djaenuddin. 2001. Penyusunan Program Aplikasi Komputer untuk Penetapan Komoditas Unggulan dan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Kerjasama antara Lembaga Penelitian IPB dengan Proyek PAATP Pusat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian TA 2000. Jakarta.
Saaty, T.L. and LG Vargas. 1994. Decision Making in Economic, Political, Social and Technogical Environment With The Analytc Hirarchy Process. The Analytc Hirarchy Process Series Vol. VII. University of Pittsburgh. Pittsburgh, USA.
Saaty, T.L. 1986. Decision Making for Leaders. The Analytical Hierarchy Process for Decision in A Complex World. University of Pitsburgh, 322 Mervis Hall, Pittsburgh, PA 12560, 1986.”
Saaty, T.L. 1988. Multikriteria Decision Making. The Analytic Hierarchy Process. Nijhoff Publishing, USA.
Saaty, T.L. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Proses Hirarki untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Terjemahan Oleh Liana Setiono. Seri Manajemen No. 134. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan Oleh Kirti Peniwati. Lembaga Pusat Pengembangan Manajemen (PPM). Jakarta.
Saaty, T.L. 1994. Fundamental of Decision Making and Priority Theory with the Analytical Hierarchy Process. The Analytc Hirarchy Process Series Vol. VI. RWS Publication. University of Pittsburgh. Pittsburgh, USA.
Saaty, T.L. 2000. How to Make and Justify a Decision : The Analytic Hierarchy Process (AHP). Keynote Speaker Paper on “The Indonesian Symposium on The Analytic Hierarchy Process. INSAHP 2000. Lembaga Manajemen PPM. Jakarta, August 23 - 24 2000.
Saaty, T.L. 2000a. The Forthcoming Decision the US Congress on China’s Trade Status: A Multi Criteria Analysis. Paper Presented on “The Indonesian Symposium on The Analytic Hierarchy Process. INSAHP 2000. Lembaga Manajemen PPM. Jakarta, August 23 - 24 2000.
Setiyanto, A. 2001. The Analytic Hierarchy Process Method Atau Metoda Analisis Hierarki Proses (AHP) Dan Contoh Penerapannya Pada Bidang Agribisnis. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Setiyanto, A. 2004. Diagnosis Klaster IKM Batu Mulia. Sosialisasi Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan. Surabaya 5 – 7 Oktober 2004. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2005. Studi Diagnostik Klaster IKM Perhiasan. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2005a. Diagnosis Klaster IKM Perhiasan. Sosialisasi Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan. Denpasar10 – 12 Juni 2005. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006. Diagnosis Klaster IKM Anyaman. Sosialisasi Klaster IKM Anyaman. Bangka, 22 Mei 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006a. Diagnosis Klaster IKM Kerajinan Kayu dan Rotan. Sosialisasi Klaster IKM Kerajinan Kayu dan Rotan. Pekanbaru, 18 -19 Juni 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006b. Peran Klaster Industri Bagi Pembangunan Daerah. Sosialisasi Klaster IKM Kerajinan Kayu dan Rotan. Pekanbaru, 18 -19 Juni 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006c. Diagnosis Klaster IKM Kerajinan Kayu dan Rotan. Sosialisasi Klaster IKM Kerajinan Kayu dan Rotan. Palangkaraya, 18 -19 Juli 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006d. Konsep dan Strategi Pengembangan Klaster IKM Pangan. Sosialisasi Pengembangan Klaster IKM Pangan. Bandung 20-22 Oktober 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006e. Diagnosis Klaster IKM Anyaman. Sosialisasi Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan. Mataram 20 – 22 Nopember 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2006f. Pengembangan Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan. Kolaborasi Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan. Bandung 22-24 Desember 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2009. Pertemuan Teknis Pengem-bangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Hotel Ambhara 16-18 Nopember 2009. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2010. Diagnosis Klaster IKM Bordir dan Sulaman. Sosialiasi Klaster IKM Bordir dan Sulaman. Jakarta, 25-26 Nopember 2010. Kementerian Per-industrian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2010a. Konsepsi Model Pembangunan Ekonomi Wilayah Daerah Perbatasan Perbatasan Negara. Rountable Discussion. Lembaga Pertahanan Nasional 4 Desember 2010. Lembaga Pertahanan Nasional. Jakarta.
Setiyanto, A. 2011. Konsep Klaster. Aplikasi Pada Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Pertemuan Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Bogor, 18 – 21 Mei 2011. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Setiyanto, A. 2011a. Bahan Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian : Bab II dan Bab III. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Setiyanto, A., B. Irawan dan B. Prasetyo. 2011. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya dalam Rangka Perencanaan Pemba-ngunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pertanian. Kumpulan Materi Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian 2011. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta.
Setiyanto, A, Rudi R. S, J. Situmorang, M. Azis, Yonas H. S, Joko T. 2012. Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Siregar, M., A. Setiyanto, Y. Supriyatna dan E. Ariningsih. 2003. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
Solvell, O, Lindqvist, G and Ketels, C. 2003. The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower AB. Stockholm. www.cluster-research.org
Sudono, A. 1983. Perkembangan Ternak Ruminasia Besar Ditinjau dari Ilmu Pemuliaan Ternak Perah. Prosiding Pertemuan Ilmiah Ruminansia Besar. Cisarua 6 – 9 Desember 1982. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Hal 361-367.
Sunarno. 2004. Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Rangka Pengem-bangan Wilayah. Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
Suprapto, A. 1999. Pengembangan Komoditas Pertanian Ungguan dalam Upaya Memasuki Pasar Global. Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional dan Musyawarah Nasional V Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (POPMASEPI) IMASEP - FP USU MEDAN.
Winoto, Joyo. 1995. Perwilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi Produksi. Paper disampaikan pada Pelatihan Perwilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Ketersediaan Tenaga Kerja dan Aksesibilitas. Biro Perencanaan Pertanian. Departemen Pertanian RI. Denpasar-Bali. 28 Agustus – 2 September 1995.
Winoto, J. 1996. Pengembangan Agroecological Zones dalam Perspektif Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Paper Disampai-kan Pada Pelatihan Apresiasi Metodologi Delinilasi Agroecological Zones. Bogor, 8 – 17 Januari 1996.
Winoto, Joyo. 1997. Pedoman Analisis Pewilayahan Komoditas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Wirabrata, H. 2000. Pengembangan Klaster Industri Antara Teori dan Praktek. Departemen Perindustrian. Jakarta.
Yoshimura, T. 2004. Sustainable Local Development and Revitalization: Case of One Villae One Product Movement: Its Principles and Implications. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD). [http://www.uncrd.or.jp].
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4725).
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170).
