PENDEKATAN SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAJAKAN MATERI PLASMA NUTFAH PERTANIAN
Keywords:
piracy, agricultural material, pembajakan, plasma nutfahAbstract
Agricultural material piracy as an illegal and imperialistic act may cause negative impacts such as: (a) violation on a country’s sovereignty, (b) negatively affects the economics of local communities, and (c) decrease or even destroy particular species or plant varieties. Such a piracy may be prevented by developing related laws and rules as well as enforcement policy. In a center-periphery relation, the primary problem of Indonesian scientific community lies on weak discursive power and lobbying capability. Furthermore, Indonesia’s position on socio-politics, economy and technology is also weak. Some alternatives to prevent biological piracy are developing related laws and rules, applying affirmative policy and social campaign on related action program.
References
Galtung, John. 1980. A Structural Theory of Imperialism. Pp. 261-99, in Vogeler and de Souza (eds.), Dialectics of Third World Development. Allanheid, Osmun & Co. Publishers, Inc. New Jersey.
Gollin, Michael A. 1999. Legal Consequences of Biopiracy. Nature Biotechnology, Vol. 17, Sept. 1999.
McAfee, Kathleen. 2008. "Biotech Battles: Plants, Power, and Intellectual Property in the New Global Governance Regimes." Macalester College. St. Paul, MN-USA.
McAfee, Kathy. 2007. Selling Nature to Save it? Biodiversity and the Rise of Green Developmentalism. Department of Geo-graphy, University of California at Berkeley.
Regine. 2008. Biopiracy, The New Colonialism. Internet Surfing.
Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Otonomi Daerah. Orasi Pengukuhan Peneliti Utama Sebagai Profesor Riset Bidang Sosiologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor, 7 Desember 2006.
Suradisastra, K. 2008. Biopiracy: Suatu Perspektif Sosiologis. Focus Group Discussion, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bio-teknologi dan Sumberdaya Genetik Per-tanian, Badan Penelitian dan Pengem-bangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor, 31 Juli 2008.
Suradisastra, K. 2009. Pemberdayaan Underutilized Crops dalam Peningkatan Ekonomi Daerah. Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber-daya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor, 2 Desember 2009.
Suradisastra, K. dan H. Kasim. 1992. Analisis Agro-ekosistem Kabupaten Enrekang: Analisis Sistem Kecamatan Baraka dan Kasus Lahan Kering Desa Buttu Batu. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pe-ngembangan Pertanian dan Proyek Pengem-bangan Wilayah Sulawesi.
Suradisastra, K., M. Yusron dan A. Saefudin. 1990. Analisis Agro-ekosistem untuk Pemba-ngunan Masyarakat Pedesaan Irian Jaya: Kasus Enam Desa. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Cendera-wasih, dan The Ford Foundation.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666).
Undang undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Keaneka Ragaman Hayati.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
Yusron, M. dan K. Suradisastra. 1992. Analisis Agro-ekosistem Kabupaten Enrekang: Pendekatan Untuk Pembangunan Wilayah. Kelompok Penelitian Agro-ekosistem. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Proyek Pengembangan Wilayah Sulawesi.